Selasa, 18 Agustus 2026. Bupati Nias, Yaatulo Gulo, S.E., S.H., M.Si., bersama Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, S.E., menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam di Kabupaten Nias, bertempat di Ruang Rapat Duria Balaki Lounge Lantai II Kantor Bupati Nias. Kunjungan yang dipimpin Koordinator Satgas PRR Wilayah Sumatera Utara, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, S.I.P., tersebut bertujuan memperkuat koordinasi serta mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana di Kabupaten Nias.
Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Camat Sogaeadu, Camat Idanogawo, Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Nias, serta Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias.
Dalam sambutannya, Bupati Nias menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian Satgas PRR terhadap proses pemulihan Kabupaten Nias. Bupati berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Nias, Satgas PRR, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat.
Bupati menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 berdampak terhadap rumah masyarakat, infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintahan, serta berbagai sektor lainnya. Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai Rp. 93,61 miliar, sementara kebutuhan penanganan pemulihan dan rehabilitasi-rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp. 101,17 miliar. Pada sektor permukiman terdapat 12 rumah masyarakat terdampak, terdiri dari 2 rumah rusak ringan, 5 rusak sedang, dan 5 rusak berat. Sementara kerusakan infrastruktur jalan mencapai sekitar Rp. 64,67 miliar.
Bupati berharap Tim Satgas PRR dapat memberikan arahan dan rekomendasi untuk mempercepat penanganan berbagai kebutuhan pascabencana, khususnya pada sektor infrastruktur dan permukiman masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Satgas PRR Wilayah Sumatera Utara, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, menekankan pentingnya pemutakhiran data. Setiap perkembangan penanganan di lapangan diharapkan segera disampaikan agar dapat dipantau dan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.
“Kami membutuhkan update data. Apabila ada perkembangan yang perlu dilaporkan, sampaikan kepada kami sehingga dapat kami teruskan kepada bidang terkait maupun badan data,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Satgas PRR akan terus melakukan monitoring dan evaluasi serta melihat langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias.
Ketua DPRD Kabupaten Nias, Sabayuti Gulo, S.E., turut menyampaikan apresiasi atas perhatian Satgas PRR. Ia menekankan pentingnya penanganan tanggap darurat, khususnya untuk memastikan akses masyarakat tetap terbuka.
“Penanganan tanggap darurat sangat penting, terutama untuk membuka dan memastikan akses masyarakat. Ketika akses terganggu, aktivitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga distribusi kebutuhan pokok juga ikut terdampak,” ujarnya.
Usai rapat koordinasi, Bupati Nias bersama Koordinator Satgas PRR dan rombongan melakukan peninjauan lapangan. Peninjauan dilakukan di ruas Jalan Saitagaramba yang menghubungkan Kecamatan Sogaeadu–Kecamatan Somolo-molo, serta rumah warga terdampak bencana milik Lisman Nazara, warga Desa Saiwahili Hiliadulo, Kecamatan Idanogawo. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan sebagai bahan tindak lanjut percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Nias.
Pemerintah Kabupaten Nias berharap sinergi dengan Satgas PRR, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Pusat, serta seluruh pihak terkait terus diperkuat agar proses pemulihan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.