07 Maret 2023. Untuk mendapatkan laporan terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menko PMK gelar Roadshow Virtual bersama Gubernur Sumatera Utara dan Seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
Menko PMK, Muhadjir Effendy, menerangkan bahwa pertemuan ini merupakan kegiatan roadshow virtual untuk mendapatkan laporan tentang penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Sumut menjadi provinsi ke-14 selama 16 hari pelaksanaan, di mana ada sejumlah kabupaten yang menjadi sasaran seperti Madina, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Nias Selatan dan Tapanuli Tengah” terang Muhadjir
“Langkah apa yang sudah dilakukan, serta terobosan yang ditempuh, terutama masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Saya meminta usulan dari pemerintah kabupaten/kota guna mempercepat penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebut penanganan stunting di Sumatera Utara (Sumut) mengalami penurunan jumlah prevalensi sebesar 4,7 persen dari 25.8 persen pada 2021.
Namun, Pemprov Sumut telah mengambil langkah dalam hal penanganan stunting. Berbagai upaya, lanjut Edy, terus dilakukan baik dengan memberikan asupan makanan bergizi hingga program bantuan lainnya.
Edy Rahmayadi mengungkapkan berbagai upaya percepatan penuruan stunting oleh Pemprov Sumut, telah memperlihatkan adanya penurunan angka prevalensi sebesar 4,7 persen, dari 25,8 persen (2021) menjadi 21,1 persen hingga 2022, berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022.
Dengan upaya itu, lanjut Edy, beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama yakni seperti tingkat kesadaran akan kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), belum maksimalnya masyarakat menggunakan tenaga kesehatan seperti di Puskesmas maupun Posyandu.
Meskipun secara persentase terjadi penurunan, namun Gubernur Edy Rahmayadi menargetkan Angka Prevalensi Stunting di Sumut Harus Dapat Terus Menurun Hingga Menyentuh Angka 14%.
Untuk mendukung upaya penurunan stunting, Menko PMK berharap agar kerjasama lintas sektor mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan desa harus ditingkatkan. Selanjutnya ia meminta agar Pemerintah Daerah harus melakukan sejumlah program dan upaya strategis guna mempercepat dan mengoptimalkan target penurunan stunting.
“Sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu adanya upaya yang holistic, integrative dan berkualitas melalu koordinasi dan sinergi di antara Kementrian/lembaga hingga Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya”